Manado, Exploresulut.com — Belum lama ini, beredar grafis data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Provinsi Sulawesi Utara pada peringkat pertama secara nasional untuk indikator persentase usia muda (15–24 tahun) yang tidak sedang bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan, atau dikenal secara internasional sebagai youth NEET (Not in Education, Employment, or Training), dengan angka 29,52 persen.
Menanggapi hal ini, Dr Magdalena Wullur SE MM MAP yang menjabat sebagai Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus di Bidang Perencanaan Pembangunan, menyatakan, data tersebut perlu dibaca dan dipahami secara proporsional agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
Menurutnya, data tersebut akurat, namun perlu konteks. Data yang beredar bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan BPS setiap tahun. Secara metodologis, indikator NEET dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia muda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan terhadap total penduduk usia muda di suatu wilayah.
“Berdasarkan data tersebut, Sulawesi Utara memang menempati posisi pertama secara nasional, di atas Maluku (28,49%), Papua (26,34%), dan Maluku Utara (25,65%), Sementara rata-rata nasional berada pada angka 19,44 persen. Dengan demikian, secara faktual data ini valid dan bukan merupakan kekeliruan pemberitaan. Tetapi NEET bukan sinonim dari pengangguran,” jelasnya.
Namun yang perlu diklarifikasi secara akademis, lanjutnya, adalah pemaknaan istilah NEET itu sendiri. Secara konseptual, kelompok NEET tidak identik dengan pengangguran terbuka.
“Sebab, kategori ini tidak hanya mencakup pemuda yang sedang aktif mencari kerja, tetapi juga mencakup kelompok yang berada di luar angkatan kerja aktif. Misalnya, ibu rumah tangga usia muda, individu yang mengurus keluarga, mereka yang putus sekolah, atau yang belum mengikuti pelatihan keterampilan formal. Tingginya angka NEET menggambarkan populasi muda yang berada di luar tiga jalur utama pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan, namun tidak secara otomatis menggambarkan besaran pengangguran di suatu daerah,” tandas Magdalena.
Dirinya juga mengungkapkan, dari tinjauan akademis atas faktor penyebab dalam kajian ketenagakerjaan, tingginya proporsi NEET di suatu wilayah, umumnya dijelaskan melalui kombinasi tiga kelompok faktor.
Pertama, faktor struktural-ekonomi, seperti keterbatasan penyerapan tenaga kerja formal dan ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri lokal. Kedua, Faktor sosio-demografis, termasuk pola pernikahan usia muda dan peran gender dalam pembagian kerja rumah tangga di sejumlah wilayah. Ketiga faktor pendidikan, yakni penurunan angka partisipasi sekolah pasca jenjang menengah atas yang tidak diimbangi transisi yang mulus menuju pendidikan tinggi atau dunia kerja.
“Ketiga faktor ini saling berkaitan dan memerlukan kajian lanjutan berbasis data mikro untuk memastikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran di Sulawesi Utara. Secara agregat makro, Badan Pusat Statistik tidak merilis angka khusus untuk labor turnover rate (tingkat perputaran karyawan) tingkat provinsi termasuk untuk wilayah Sulawesi Utara,” ungkap Magdalena.
Magdalena juga membeberkan, data ketenagakerjaan makro dari BPS Provinsi Sulawesi Utara umumnya hanya berfokus pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di kisaran 5,75%, serta jumlah angkatan kerja aktif yang mencapai 1,34 juta orang.
Secara agregat makro, BPS tidak merilis angka khusus untuk labor turnover rate (tingkat perputaran karyawan) tingkat provinsi termasuk untuk wilayah Sulawesi Utara. Data ketenagakerjaan makro dari BPS Provinsi Sulawesi Utara umumnya hanya berfokus pada Tingkat Pengangguran Terbuka yang berada di kisaran 5,75%, serta jumlah angkatan kerja aktif yang mencapai 1,34 juta orang.
Pengangguran menurun hingga angka 5,75% ini dikategorikan baik secara tren, karena mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin dibandingkan periode Februari tahun sebelumnya yang sempat menyentuh 6,03%.
“Ini menandakan ekonomi Sulut sedang dalam fase pemulihan dan mampu menyerap tenaga kerja baru. Kualitas Lapangan Kerja Meningkat: Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal naik menjadi 44,46%. Hal ini menjadi sinyal positif karena lebih banyak pekerja mendapatkan kepastian upah dan jaminan sosial dibanding sektor informal. Sementara setengah pengangguran berkurang, merupakan angka tingkat setengah pengangguran atau orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari kerja, turun signifikan menjadi 7,58%. walaupun disadari angka TPT Sulut (5,75%) tergolong kurang baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional,” jelas Magdalena.
Pada periode yang sama, lanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia secara agregat sudah berada di posisi 4,68%. Artinya, persentase pengangguran di Sulut masih lebih tinggi daripada rata-rata wilayah lain di Indonesia ditambah lagi Penyusutan Angkatan Kerja: Jumlah angkatan kerja aktif yang sebesar 1,34 juta orang ini sebenarnya menurun sekitar 35 ribu orang dibanding Februari tahun lalu.
Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ke angka 63,03% menunjukkan adanya sebagian penduduk usia kerja yang memilih keluar dari pasar kerja, misalnya kembali bersekolah atau menjadi ibu rumah tangga penuh waktu.
‘Kota Manado, menduduki urutan pertama dengan pengangguran tertinggi di Sulut. Sebagai pusat pemerintahan, jasa, dan pendidikan, Manado memicu migrasi tenaga kerja masif dari daerah luar, namun pertumbuhan lapangan kerja formalnya belum mampu menampung lonjakan angkatan kerja tersebut. Sementara Kota Bitung berada di urutan kedua,” kata Magdalena.
Tingginya pengangguran di sini dipengaruhi fluktuasi kinerja pada sektor industri padat karya, pelabuhan, dan pemrosesan perikanan Berdasarkan data rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,51%, sedangkan Kota Bitung mencatatkan angka sebesar 7,35%.
PERINGATAN DINI,
BUKAN STIGMA
Menurut Magdalena, data ini semestinya diposisikan sebagai instrumen early warning bagi perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks pemanfaatan bonus demografi.
Tanpa langkah kebijakan yang memadai, seperti perluasan akses pendidikan vokasi, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), serta penciptaan lapangan kerja formal yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja lokal, tingginya angka NEET berpotensi menghambat kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka menengah sampai dengan jangka panjang.
Sebaliknya, angka ini tidak semestinya digunakan untuk menstigmatisasi generasi muda Sulawesi Utara sebagai kelompok tidak produktif, mengingat kompleksitas faktor yang melatarbelakanginya seperti adanya efisiensi anggaran sehingga tidak jalannya beberapa program pelatihan, mereka memilih pekerjaan sehingga tingkat turn over tinggi, ditambah lagi etos kerja yang cenderung meningkat setelah mendekati perayaan hari keagamaan di Sulawesi utara memang dipengaruhi oleh hal ini.
“Data BPS yang menempatkan Sulawesi Utara pada peringkat pertama nasional untuk indikator NEET usia muda adalah data yang sahih secara metodologis. Namun, interpretasinya memerlukan kehati-hatian akademis. Karena menurut saya, angka tersebut bukan serta mata menjadi satu satunya ukuran pengangguran, melainkan indikator komposit yang mencerminkan tantangan transisi generasi muda dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.
Sehingga pandangan saja dari Bappeda atau di sisi perencanaan dan pengggangguran perlukan kajian lanjutan di tingkat kabupaten/kota serta respon yang cepat dan tepat pada kebijakan lintas sektor dari kabupaten kota untuk tahun depan dapat menekan angka ini secara berkelanjutan,” tutup Magdalena.(*/RR)
