Manado, Exploresulut.com – Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Kegiatan ini dipastikan guna meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, dengan acuan surat edaran Mendagri 900/833/SJ, 23 Februari 2025.
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE mengatakan, rakor bertujuan agar supaya langkah-langkah yang diambil Pemprov serta Kabupaten dan Kota di Sulut terkait penganggaran tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Gubernur menjelaskan dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel demi pembangunan yang lebih baik di Sulawesi Utara.
“Sehingga ke depan apa yang dilakukan provinsi sesuai dengan aturan yang ada. Kita juga harus bersinergi kabupaten dan kota agar tidak bertabrakan artinya jika kita ada gabungan antara kabupaten dan kota bersama-sama kita akan kuat. Nah, anggaran-anggaran yang tidak perlu dipangkas seperti ATK dan lainya. Termasuk kebutuhan obat obatan di rumah sakit daerah itu akan dievaluasi,” terang Gubernur.
Gubernur menegaskan, dengan bersatu bersinergi kepala daerah kabupaten dan kota tentunya kita akan kuat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan strategi efisiensi belanja guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Memang ada beberapa poin terkait hal-hal teknis, salah satunya adalah tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Sehingga kita bisa memfasilitasi untuk konsultasi berjenjang dan teknis. Jadi kebingungan-kebingungan soal penganggaran, tagging-nya, fiturnya, ini coba kita perbaiki,” ujarnya.
“Perlu dipahami efisiensi ini bukan memangkas anggaran pelayanan mendasar seperti kesehatan dan lainya,”tambahnya.
Efisiensi anggaran ini adalah memangkas kegiatan yang tidak masuk akal, seperti perjalanan dinas, biaya konsultan, makan minum, ATK.
Perlu dipahami lanjut Bima, mengapa ada program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, sekolah Garuda, irigasi, penguatan pangan swasembada.
“Karena ada landasan pemikiranya, artinya sebelum masuk ke detail efisiensi anggaran perlu dipahami dulu dasar pemikiran itu,” jelas Wamendagri, kepada wartawan ketika diwawancarai di lobi kantor Gubernur Sulut, Jl 17 Agustus, Manado.
Diakui Wamendagri, di Sulut ini kelemahan yang terjadi adalah kordinasi kepala daerah, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.
“Nah, kita bicara ini terkait disiplin, koordinasi, kolaborsi. Tanpa koordinasi kolaborasi Gubernur Sulut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang mengayomi dan memotivasi kepala daerah target-target nasional bisa tercapai, tidak mungkin,” beber Wamendagri.
Kembali di rakor, digelar pada sesi tanya jawab terkait dengan strategi efisiensi belanja guna meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD 2025.
Pemateri adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo memaparkan materi tentang gambaran umum pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu yang ia sampaikan, yakni perlu adanya evaluasi terhadap keselarasan program di tiap tingkatan pemerintahan.
“Akan kita lakukan evaluasi terhadap keselarasan program dari Kabupaten Kota ke Provinsi lalu ke Pusat,” ujarnya.
Rakor tersebut selain dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Sulut, juga dihadiri para Sekda, para Inspektur, para Kaban Keuangan, para Kabag Hukum, dan para Kabag PBJ.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, Sekretaris Provinsi, para asisten, serta Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Sulut. Selain itu, pejabat dari kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, seperti Sekretaris Daerah, Inspektorat, Kepala Badan Keuangan, Kepala Bagian Hukum Setda, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, turut hadir dalam pertemuan tersebut.(RR/*)
