Manado, Exploresulut.com — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulut menggelar Sosialisasi Etika dan Tanggung Jawab dalam Organisasi Dharma Wanita Persatuan di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang. Dalam sambutan dan arahannya, Sekprov menegaskan pentingnya peran strategis Dharma Wanita Persatuan sebagai penyangga kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Sulut.
Menurut Tahlis Gallang, budaya DWP berakar pada Panca Dharma Wanita yang mencerminkan lima peran utama perempuan, yakni sebagai pendamping suami, pengelola rumah tangga, pendidik anak dan penerus keturunan, pencari nafkah tambahan, serta warga negara yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
“DWP memiliki tanggung jawab besar menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, stabil, dan penuh integritas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan dan profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas negara,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara, Resky Amalia Gallang, menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh anggota DWP di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini.
Ia mengatakan, organisasi perempuan harus mampu berkontribusi nyata dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, meskipun berperan sebagai pendamping ASN.
“DWP harus memanfaatkan setiap kegiatan secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mendukung pelayanan terbaik kepada suami sebagai ASN,” katanya.
Dalam pemaparannya, Resky menjelaskan bahwa anggota DWP memiliki peran ganda, yakni sebagai istri ASN sekaligus wajah organisasi publik yang turut mencerminkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya fondasi etika dalam berorganisasi, seperti menjaga kehormatan suami, instansi, dan organisasi, menghindari gaya hidup mewah atau flexing di media sosial, saling menghargai antaranggota, serta bijak menggunakan media sosial agar tidak memicu polemik publik.
Selain etika, integritas juga disebut sebagai jangkar utama perilaku anggota DWP. Hal itu diwujudkan melalui kejujuran, transparansi dalam pengelolaan program dan keuangan organisasi, tidak memanfaatkan jabatan suami untuk kepentingan pribadi, serta konsisten menjalankan aturan organisasi.
Pada aspek profesionalitas, anggota DWP juga didorong untuk menerapkan manajemen waktu yang baik, meningkatkan kompetensi diri, menjalankan program kerja yang berdampak nyata bagi masyarakat, dan mampu memisahkan urusan rumah tangga dengan tugas organisasi.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DWP juga diingatkan untuk menjaga amanah dari Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, terkait dukungan anggaran kegiatan organisasi agar dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab.
DWP Sulut juga diharapkan terus memperkuat tanggung jawab sosial melalui pemberdayaan perempuan, kepedulian sosial saat terjadi bencana maupun persoalan sosial, serta menjadi teladan bagi perempuan dan keluarga di lingkungan sekitar.(*/RR)
