MANADO- Demi mendukung Program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto, yakni Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi maka pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Untuk itu Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) melaksanakan Peresmian Posko Bantuan Hukum (Posbankum) di Sulawesi Utara (Sulut) yang bertempat di Kantor Kelurahan Bumi Beringin, Kamis (26/2/2026).
“Nantinya Pos Bakum ini akan diresmikan secara nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada 8 April 2026. Untuk itu sementara dipersiapkan layanan Pos Bakum ini. Ada 1200 layanan,” jelas Kakanwil Kemenkum Provinsi Sulut, Hendrik Pagiling dalam sambutannya.
Kakanwil mengatakan, program ini akan berlanjut keseluruhan wilayah di Indonesia. Untuk itu sebelum diresmikan secara nasional oleh Presiden.
Dia berharap, Posbankum ini menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan akses keadilan. Dan masyarakat bisa taat akan hukum di Sulawesi Utara untuk itu.
“Mari sama-sama kita kerjakan ini dan kami dari Kementerian Hukum akan terus melakukan pembinaan para legal. Yang sudah masuk di sistem sekitar 1500 dan angkatan ketiga nanti kurang lebih sama 1500 kita akan latih secara estafet,” imbau Kakanwil.
Sementara itu, Walikota Manado diwakili Asistens I, Julises Oehlers SH menyampaikan presiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Wali Kota Manado dan Wakil Wali Kota, Andrei Angouw dan Richard Sualang atas upaya-upaya kerjasama di Kota Manado untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum.
“Dengan mendapatkan ketentraman dan ketertiban dsinilah tugas fungsi kita sebagai pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terlindungi dan bisa terselesaikan secar hukum. Sekali atas nama Bapak Wali Kota Manado menyampaikan apresiasi untuk program kementerian hukum khususnya Posbankum di Kelurahan Bumi Beringin, Kota Manado,’ ungkapnya.
Dilain pihak, Lurah Bumi Beringin, Regina Sondakh menambahkan, pihaknya memberikan mengapresiasi yang setinggi tingginya karena karena terpilih menjadi salah satu kunjungan mewakili Kementerian Hukum dalam rangka melihat langsung pelaksanaan layanan Posbankum bagi masyarakat.
“Tentunya ini merupakan program strategis dari Kementerian Hukum dimana Posbakum ini merupakan layanan bantuan hukum yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Pastinya khusus untuk masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh informasi hukum, berupa konsultasi hukum juga bahkan pendampingan hukum secara sederhana,” pungkasnya.
Kemudian, Lurah Tingkulu, Debby Lolowang menyampaikan beberapa permasalahan yang ditangani diantaranya sengketa tanah.
“Semuanya dilakukan mediasi,” ucapnya.
Selain itu, Lurah Pakowa, Noldy Lela mengungkapkan beberapa masalah yang ditangani diantaranya masalah dalam rumah tangga, batas tanah, hingga ahli waris.
“Semuanya dilakukan dengan upaya-upaya pendekatan melalui mediasi sehingga tercapai kesepakatan sesuai peraturan yang ada,” kata Noldy.
Turut hadir, Kabag Hukum Pemkot Manado, Eva Pandensolang SH, Karo Hukum Pemprov Sulut, Paskah Yanti SH, Plh Camat Wenang, Reynaldi Kalesaran, serta beberapa Lurah perwakilan Kabupaten/Kota di Sulut.(yanes)
