Manado, Exploresulut.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terus berkomitmen dalam bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Demikian ditegaskan Gubernur Yulius Selvanus Komaling dalam kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, yang digelar Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, di Wisma Bumi Beringin, Kota Manado, pada Selasa 21 April 2026.
Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkay beserta para bupati dan wali kota se-Sulut itu, menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
“Pengawasan BPKP adalah mitra penting agar setiap program prioritas berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Gubernur sembari menekankan bahwa penguatan pengawasan bukan semata soal kepatuhan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya memastikan kualitas belanja pemerintah memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu juga ditambahkan Wagub Victor Mailangkay bahwa forum komunikasi eksekutif ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh kepala daerah terkait mitigasi risiko, penguatan sistem pengendalian intern, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
Adapun oleh Kepala Perwakilan BPKP Heru Setiawan juga telah memberikan apresiasi kepada Perumda Air Minum Dua Sudara Bitung, PDAM Wanua Wenang Manado dan RSUD Kotamobagu atas capaian dan kinerja pengelolaan, sekaligus penegasan bahwa penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan inovasi pelayanan publik di daerah mulai menunjukkan hasil positif.
Sementara itu para bupati dan wali kota telah menyatakan kesiapan dalam menindaklanjuti arahan BPKP, terutama terkait pengelolaan APBD, percepatan belanja produktif, dan penguatan transparansi pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Sulut pun berharap sinergi bersama BPKP terus diperkuat guna menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menopang pembangunan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.(*)
